Sebaran Hoaks Covid-19 Terkonsentrasi di Pulau Jawa

Tangerang, CNN Indonesia —

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menyatakan Pulau Jawa merupakan salah satu daerah dengan kasus penyebaran hoaks terkait Covid-19 terbanyak melalui media sosial.

Menurut dia Pulau Jawa menjadi ‘arena’ penyebaran hoaks lantaran infrastruktur digital memadai.

“Nah wilayah mana? (Penyebaran hoaks) relatif terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya mereka yang menyebarkan,” kata Usman ditemui di kantornya, Tangerang, Rabu (29/12).

“Kenapa? Karena infrastruktur digital sudah bagus di situ. Dan nomor dua Sumatera,” lanjutnya.

Ia menjelaskan hoaks Covid-19 yang beredar saat ini bermacam-macam. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Kominfo, faktor utama penyebaran hoaks yaitu ketidaktahuan masyarakat akan kebenaran informasi.

“Dari penelitian yang pernah kami lakukan sebagian besar itu hanya menyebarkan tanpa cukup pengetahuan apa ini hoaks atau tidak,” kata dia.

Usman menyebut bahwa pemerintah tidak tinggal diam, dan mengambil sikap dengan cara take down atau menghapus informasi hoaks dari laman media sosial.

Per 27 Desember 2021, Usman bilang pemerintah telah menemukan dan menurunkan sedikitnya 2.518 hoaks pada media sosial. Ia juga mengatakan sejauh ini pemilik platform media sosial selalu mendukung upaya pemerintah dalam menghapus hoaks.

Dalam data Kominfo, Facebook jadi media sosial paling banyak penyebaran berita bohong terkait Covid-19 di periode tersebut dengan 2.326 hoaks, Twitter 110 hoaks, Youtube 43 hoaks, Tiktok 21 hoaks, dan Instagram 18 hoaks.

Sedangkan dari angka tersebut ada temuan hoaks menyangkut vaksin sebanyak 420.

“Kami itu kasih batasan wakti 1×24 jam ke platform untuk di-takedown dan mereka patuh,” ucapnya.

Mayoritas Take Down

Usman menjelaskan pemerintah punya langkah berlapis untuk mengatasi hoaks. Pertama melalui mesin berbasis artificial intelegent atau AI. Mesin itu disebut dapat mencari hoaks pada dunia maya.

Tindakan kedua dilakukan dengan mengadakan patroli cyber, dan ketiga berdasarkan laporan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari sekian jenis hoaks yang ditemukan sangat jarang pemerintah melanjutkannya ke ranah hukum. Alasannya lantaran masyarakat penyebar hoaks tersebut melakukannya berlandaskan ketidaktahuan.

“Hanya sedikit katakanlah lapor polisi. Bahkan Desember ini kami semuanya takedown. Karena kami tau sebagian besar ini karena ketidaktahuan dan mereka anggap ini penting,” kata Usman.

(ryh/fjr)

[Gambas:Video CNN]