Pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Modal Awal Masyarakat yang Inklusif

Andrygmv.net – Pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi langkah awal pembangunan masyarakat yang inklusif.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam webinar bertajuk “Pengukuhan Kepemimpinan Perempuan Penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak”.

“Desa ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya pembangunan di tingkat akar rumput yang inklusif,” kata Menteri Bintang mengutip ANTARA.

Menurut dia, kaum perempuan membutuhkan kebijakan program dan mekanisme yang spesifik dan responsif terhadap kebutuhannya, karena perempuan saat ini masih dikategorikan sebagai kelompok rentan.

Baca Juga:
Peringati Hari Pahlawan, Menteri PPPA Ingatkan Jangan Ada Lagi Stigma Kepada Perempuan

Ilustrasi sahabat yang saling bertukar cerita. (Pixabay/DGLimages)
Ilustrasi perempuan. (Pixabay/DGLimages)

Ketidaksetaraan gender di Indonesia, kata Bintang, terlihat dalam berbagai indeks dan data mulai dari data Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender hingga Indeks Pemberdayaan Gender.

Berdasarkan data pembangunan manusia berbasis gender tahun 2020, ketimpangan gender lebih terasa di desa dibandingkan di kota.

“Untuk itu, demi mencapai kesetaraan gender, berbagai intervensi perlu dilakukan sampai ke tingkat desa dan dimulai dari tingkat desa yang jumlahnya 74.961 desa,” tutur Bintang.

Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mendorong terwujudnya program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Perumusan dari program ini mendukung target-target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Baca Juga:
Kemen PPPA Soroti Kesenjangan Gender Dalam Akses Layanan Keuangan

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2021 diikuti oleh 300 peserta perempuan yang berasal dari lima provinsi dan 10 kabupaten. Pelatihan ini akan digelar berkesinambungan di 34 provinsi hingga tahun 2024.